Analisa: Dibalik invasi militer Perancis ke Mali
Akhirnya Perancis melakukan serangan ke Mali. Menurut The
Guardian (14/01), dengan invasi ini berarti
Barat telah menyerang delapan negeri
muslim. Negara Afrika barat berpenduduk 15
juta orang ini adalah negara kedelapan
yang rakyatnya dibom dan dibunuh oleh kekuatan Barat setelah Irak , Afghanistan,
Pakistan, Yaman, Libya, Somalia, dan
Filipina. Belum termasuk berapa banyak
tiran yang didukung oleh negara Barat di
kawasan itu. Invasi ini semakin mengokohkan
perang kolonial Barat terhadap dunia Islam. Invasi ini sekali lagi membuktikan Dewan
Keamanan PBB sekedar menjadi alat politik
negara-negara Barat. Dewan Keamanan
PBB Dewan Keamanan PBB pada Kamis
(20/12/2012) dengan suara bulat telah
menyetujui rencana intervensi militer di Mali dengan dalih yang menyesatkan yaitu
"menyatukan kembali negara Afrika Utara
yang berperang." Negara-negara Afrika Barat ingin mengirim
pasukan berkekuatan 3.300 personil untuk
mengusir kelompok-kelompok bersenjata
yang memasuki wilayah gurun yang luas dan
menerapkan hukum Islam setelah terjadinya
kudeta militer di Bamako Maret yang menciptakan kekosongan kekuasaan di
negara itu. Rencana untuk intervensi militer, awalnya
disepakati oleh Masyarakat Ekonomi
Negara Afrika Barat (ECOWAS) dan tidak
akan melibatkan intervensi langsung
pasukan Barat. Resolusi diperkenalkan oleh
Perancis – yang sebelumnya menjajah Mali – hingga disetujui oleh 15 anggota DK. Namun Perancis mengambil inisiatif
menyerang Mali tanpa legitimasi PBB.
Sekjen PBB mengeluarkan dukungan justru
setelah Perancis menyerang. Perserikatan
Bangsa Bangsa (PBB) setuju dengan
intervensi militer Prancis di Mali. Sekjen PBB, Ban Ki-moon, mengatakan aksi tersebut
mendapat dukungan internasional dalam
pernyataannya di Markas PBB, Senin (14/1),
dan dilansir Reuters, Selasa (15/1). Dalam membenarkan serangan militer ini,
Perancis, Inggris dan negara Barat lainnya
sekali lagi menggunakan label memerangi
'terorisme' dan melindungi rakyat Mali.
Untuk mendapatkan simpati dari
masyarakat Barat, media telah menekankan aspek 'Islamis' dari oposisi yang ingin
menegakkan syariah Islam. Mencegah Berdirinya Negara Islam? Ada kemungkinan beberapa motif kenapa
Perancis menyerang Mali. Pertama adalah
kekhawatiran Mali menjadi sebuah negara
Islam. Satu hal yang sangat ditakuti Barat
selama ini adalah berdirinya negara Islam
terutama Daulah Khilafah Islam yang menerapkan syariat Islam dan menolak
segala bentuk intervensi Barat. Ketika Presiden Amadou Toumani Toure
dilengserkan dari posisinya oleh seorang
kader militer pada pertengahan Maret,
Gerakan Nasional Bagi Pembebasan Azawad
(MNLA) dan Gerakan Kesatuan dan Jihad di
Afrika Barat (MUJWA) menguasai wilayah utara dan kota-kotanya termasuk Gao dan
Timbuktu. Para mujahidin Mali bertekad
untuk meraih kemenangan dan menerapkan
syariah Islam. Nicolas Sarkozy saat masih menjadi
presiden Perancis telah memperingatkan
tentang ancaman ini. Pada pada hari
Jumat (13/4) dia menyerukan pentingnya
melakukan segala upaya guna mencegah
berdirinya sebuah negara yang dia sebut sebagai teroris atau Islam di wilayah pantai
di Afrika Utara. Hal ini menyusul dominasi
pemberontak Tuareg dan pejuang Islam di
Mali utara. Saat itu dia telah mengingatkan
kemungkinan Perancis melakukan intervensi. Tampaknya presiden Perancis saat ini
melanjutkan kebijakan dari Sarkozy yang
dikenal sangat anti Islam. Sebutan teroris
memang kerap kali dilabelkan oleh Barat
untuk siapapun yang menolak penjajahan
Barat dan menginginkan tegaknya syariah Islam. Terorisme kemudian menjadi label
sakti untuk membenarkan apapun tindakan
Barat meskipun melanggar hukum
internasional yang mereka buat sendiri. Warning Terhadap Mujahidin Suriah? Invasi Perancis ini juga bisa jadi merupakan
warning bagi negeri-negeri Islam lainnya
yang ingin menegakkan negara Islam
apalagi Khilafah. Bahwa Barat akan
melakukan intervensi mencegah hal
keinginan mulia umat Islam ini. Gelombang keinginan mendirikan negara
Islam yang menerapkan syariah Islam
secara menyeluruh memang sangat
mengkhawatirkan Barat. Terutama melihat
kondidi terkini Suriah sekarang. Semakin
menguatnya pasukan mujahidin dan melemahnya rezim Assad menjadi
ketakutan Barat. Berbeda dengan Tunisia, Mesir, ataupun
Yaman,hingga saat ini Barat belum
mendapatkan penggganti yang legitimed
untuk rezim bengis Assad yang kemudian
tetap dibawah control Barat. Tidak hanya
itu, para mujahidin yang dekat dengan masyarakat Suriah dan menjadi ujung
tombak perlawanan terhadap Assad, dengan
tegas menolak intervensi Barat, tawaran
demokrasi meskipun dengan istilah negara
madani (negara sipil). Para mujahidin
dengan tegas akan menegakkan Khilafah Islam, membebaskan Al Quds dari penjajah
Israel, menyelamatkan muslim Rohingnya
dan negeri-negeri Islam lainnya. Namun, Barat harus berpikir beribu kali
kalau hendak menyerang Suriah kalau atas
izin Allah SWT khilafah akan tegak di sana.
Rakyat Suriah bersama umat Islam dari
negeri-negeri Islam lainnya akan bersatu
melakukan jihad melawan intervensi penjajah. Jihad yang dilakukan dan
didukung oleh mayoritas rakyat Suriah,
bukan hanya satu atau dua kelompok. Menghadapi kelompok-kelompok mujahidin
di Irak dan Afghanistan, saja Barat sudah
kesulitan, apalagi menghadapi rakyat
Suriah dalam perang semesta (total)
melawan penjajah Barat. Disamping itu,
Amerika dan Eropa akan berpikir keras , mengingat intervensi militer pastilah
membutuhkan dana yang besar. Sementara
saat ini kondisi ekonomi mereka sedang
dalam kesulitan. Persaingan Amerika dan Perancis? Aroma persaingan Amerika dan Perancis
juga tampak dalam invasi ini sangat kental.
Perancis tampaknya tidak ingin melepaskan
Mali dari cengkramannya setelah selama
ini benar-benar mengkontrol negara ini.
Sementara Amerika , mulai berusaha menanamkan pengaruhnya dengan
mendukung kudeta militer terhadap
Presiden Amadou Toumani Toure yang
didukung oleh Perancis. Dalam Soal Jawab tentang kudeta militer di
Mali yang dikeluarkan Hizbut Tahrir (24
Maret 2012 M) dijelaskan bagaimana
Amerika belakangan mulai berkerja
memperluas pengaruhnya di Mali dengan
menggelar perjanjian dengan Mali untuk melatih militer Mali dengan dalih
memerangi terorisme.Militer Mali memilih
para perwira dan mengirim mereka ke
Amerika untuk mengikuti pelatihan. Laman al-'Ashru (24/3/2012) mengutip dari
diplomat Amerika yang meminta tak
disebutkan namanya menyatakan: "pemimpin
kudeta Kapten Amadou "Ahmadou" Haya
Sanogo dahulu dipilih diantara sekelompok
perwira oleh kedutaan Amerika untuk mendapat pelatihan militer untuk
memerangi terorisme dan pelatihan itu
bertempat di Amerika Serikat". Ia
menambahkan bahwa "Sanogo beberapa kali
pergi ke Amerika dalam tugas-tugas khusus
…". Sementara Perancis tidak mendukung
kudeta itu. Prancis membekukan kerjasama
politik, militer dan ekonominya dengan
Mali. Begitu juga bantuan-bantuannya
kepada Mali. Sebaliknya Amerika bertindak
sebaliknya. Juru bicara kemenlu AS Victoria Nuland menegaskan negaranya tidak
mengambil keputusan membekuan bantuan-
bantuan Amerika ke Mali" (Aljazeera,
23/4/2012). Bantuan Amerika ke Mali
mencapai 137 juta dolar per tahun. Hal ini menunjukkan Amerikalah yang
berada di balik kudeta militer yang terjadi
di Mali. Tujuannya untuk menanamkan dan
memperluas pengaruhnya di negeri Islam
Mali itu. Negara Paman Sam ini berusaha
menggantikan pengaruh Prancis sebagai penjajah lama Mali. Untuk itu Amerika
ingin menunda pemilu mendatang di Mali
sebab lingkungan politik yang ada masih
loyal ke Prancis. Melalui kudeta ini Amerika
membalik meja permainan atas para
pemain dari antek-antek Prancis yang sangat memahami permainan sesuai politik
Prancis. Begitulah Mali menjadi terikat dengan
Amerika,melalui gerakan "militer".
Lingkungan politik lama yang dibangun
Prancis sulit untuk menguasai situasi baru.
Paling jauh yang mungkin terjadi adalah
partisipasi yang tidak efektif di pemerintahan baru di bawah pengaruh
Amerika. Invasi langsung terhadap Mali, adalah cara
Prancis untuk mempertahankan
pengaruhnya. Tanpa melalui persetujuan
dewan keamanan PBB, negara ini langsung
melakukan invasi. Setelah serangan, baru
DK PBB menggelar pertemuan darurat atas permintaan Prancis pada Senin (14/1) di
New York. Dubes Prancis untuk PBB Gerard
Araud mengatakan pemerintahnya
mendapat "dukungan dan pengertian" dari
14 anggota Dewan Keamanan PBB lain. Prancis sebelumnya telah mengirim 550
tentara ke kota Mopti dan Bamako, dan
setelah pekan lalu menurut seorang sumber
Kementrian Pertahanan negara mode itu
kepada kantor berita Reuters, jumlah
kiriman pasukan kemungkinan akan bertambah menjadi 2.500 dalam beberapa
hari. Negeri Islam yang Kaya Mali adalah negeri islam, lebih dari 90 %
penduduknya muslim dan telah masuk Islam
sejak ratusan tahun lalu. Pada akhir abad
ke-19 penjajah Prancis menduduki Mali dan
mengumumkan penggabungannya ke Prancis
pada tahun 1904. Prancis memberikan kemerdekaan formalistik pada tahun 1960.
Mali adalah negeri yang kaya bahan
tambang berupa emas, phospat, kaolin,
bauksit, besi, uranium dan banyak lainnya.
Tidak mengherankan kalau Eropa khususnya
Perancis dan Amerika saling berebut kekayaan alam Mali. Perancis sendiri sangat membutuhkan Mali,
sebagai negara penghasil uranium di Afrika
Barat. Dua pertiga listrik Prancis berasal
dari tenaga nuklir, memerlukan impor
uranium yang signifikan dari negara
tetangga Niger. Sebagai produsen emas ketiga terbesar di Afrika Mali juga sangat
menggiurkan. Begitulah negeri Islam menjadi rampasan
penjajah yang rakut. Semua itu tidak lain
karena kaum muslimin terpecah belah,
diperintah dengan selain Islam. Para
penguasanya tidak memelihara urusan-
urusan masyarakat, sebaliknya para penguasa kaum Muslimin itu justru
memuluskan kepentingan-kepentingan kaum
kafir penjajah. Sekali lagi disinilah
relevansi perjuangan Hizbut Tahrir untuk
mewujudkan kembali Khilafah untuk seluruh
dunia Islam, yang menyatukan dan melindungi negeri Islam dari kebuasan
penjajah Barat. oleh : Farid Wadjdi, Pengamat Hubungan Internasional/Ketua DPP Hizbut Tahrir
Indonesia/@cwi
