Pembantaian Umat Islam di Myanmar Harus Dihentikan

Presiden Parlemen Perempuan Dunia Nurhayati
Ali Assegaf menyatakan pembantaian
terhadap umat muslim Rohingya
menunjukkan tidak berjalannya
demokrasi di Myanmar dan aksi itu
harus segera dihentikan. “Demokrasi itu melindungi minoritas
dan menghargai mayoritas.
Pembantaian 6.000 umat sangat jauh
dari demokrasi yang selama ini kita
menghargai atau memberikan
asistansi proses demokrasi di Myanmar,” kata Nurhayati kepada
pers di Jakarta, Selasa (2/7). Ia juga mendesak kepada Parlemen
Dunia, Inter Parliamentary Union (IPU)
untuk segera bersikap dan
mengambillangkah tegas terkait
pembantaian 6.000 umat muslim
Rohingya, Myanmar. “Saya sebagai Presiden Parlemen
Perempuan Dunia berkirim surat
kepada Sekjen IPU supaya menyikapi
dan mengambil tindakan-tindakan
untuk menyelamatkan kaum muslimin
di Myanmar. Saya juga meminta Sekjen IPU supaya segera kirim surat
kepada pemerintah Myanmar agar
melakukan protes keras atas
pembunuhan yang terjadi di Mynmar
atas kaum muslimin,” kata Nurhayati. Sebagai organisasi parlemen dunia,
sudah seharusnya IPU menaruh
perhatian terhadap masalah ini. “Saya meminta dihentikan dan
mengutuk keras pembantaian itu,
apalagi pembantaian itu terjadi pada
bulan suci Ramadhan dan ini sangat
memprihatinkan,” kata Ketua DPP
Partai Demokrat Bidang Luar Negeri itu. Dalam kondisi konflik seperti ini, lanjut
Nurhayati, yang banyak menjadi
korban dan dirugikan adalah
perempuan. Oleh karena itu, aksi ini
wajib menjadi perhatian dunia
internasional. Kaum Muslim Rohingya di negara
bagian Rakhine (Arakan), Myanmar
dibantai oleh kelompok yang diduga
dilakukan oleh etnis yang didukung
pasukan gabungan keamanan Rakhine. Jumlah kematian muslim di Arakan
diperkirakan mencapai 6.000 jiwa.
Selain dibunuh, juga terjadi
pembakaran, penjarahan,
pemerkosaan, serta penangkapan
Muslim Rohingya di Negara Bagian Arakan (Rakhine). (Ant/Ol-3/MICOM)


Oleh: Tim dakwatuna.com
/@cwi

Tweet

pengunjung membaca ini juga: