Soekarno dan Palestina

Oleh: Mubaroq Dinata

Pada tahun 1962, Bung Karno ditanya oleh wartawan tentang penolakannya pada Israel dan Taiwan, apa jawab Bung Karno? “Untuk Taiwan saya rasa urusannya djelas, kami hanya mengakui satu Negara Tjina jaitu RRT, itu jang di daratan, lain negara tidak… dan untuk Israel, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel”. Dan Bung Karno pun menolak Israel ikut serta dalam Asian Games 1962. Tingkah Bung Karno ini kemudian diikuti oleh banyak negara, sampai-sampai Israel tidak bisa diikutkan dalam zona Asia untuk sepakbola karena tak ada yang mau bertanding dengan Israel. Kini, Israel pun kembali membombardir Gaza. Serangan tersebut banyak mendapatkan perhatian dunia, terutama dunia Islam. Berbagai negara ikut mengecam kebrutalan Israel tersebut. Tak terkecuali Indonesia, yang dibuktikan oleh penggalangan donasi dan solidaritas di berbagai daerah. Sebenarnya, serangan Israel ke Gaza adalah siklus tahunan dan juga merupakan siklus mendekati pemilu Israel. Hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat popularitas di internal Israel. Selain itu serangan Israel ke Gaza ini juga merupakan alat untuk mengukur sikap politik Obama (AS). Apakah Amerika masih pro terhadap Israel atau tidak. Juga untuk menguji sikap Mesir dan dunia Arab pada umumnya pasca Arab spring. Bagi Israel, serangan rutin tahunan ini merupakan bentuk tolok ukur untuk menguji sejauh mana perkembangan persenjataan Hamas sejak 2008 sampai sekarang. Dan hasilnya bisa kita lihat, cukup membuat Israel ketar-ketir. Sampai-sampai dikabarkan bahwa PM Israel Benjamin Netanyahu bersembunyi di dalam bunker. Adapun Presiden Mesir Mohammad Mursi menolak permintaan Israel untuk menjadi penengah. Jawabannya cukup tegas: hentikan dahulu serangan Israel ke Gaza. Alih-alih memenuhi permintaan presiden Mesir tersebut, Israel justru melakukan tindakan yang makin menyulut perlawanan Palestina. Israel menyiapkan 30 ribu pasukan cadangannya untuk maju ke perbatasan. Presiden Mesir Muhammad Mursi menyampaikan peringatan keras kepada penjajah Israel jika terus melancarkan serangan ke Gaza. Mursi menegaskan bahwa Mesir telah berubah setelah revolusi, dan tidak akan membiarkan Gaza sendiri, dan tidak akan membiarkan arogansi Israel di Gaza. Kemarin, usai menunaikan shalat Jumat, Mursi memberikan komentar atas serangan Israel ke Gaza. “Kita melihat apa yang terjadi di Gaza, kejahatan Israel terhadap kemanusiaan. Saya peringatkan dan saya ulangi kepada penjajah keji, bahwa mereka tidak akan bisa menundukkan warga Gaza, kita tidak akan membiarkan Gaza sendirian, saya katakan kepada mereka atas nama rakyat Mesir, bahwa Mesir hari ini berbeda dengan Mesir kemarin, Arab hari ini berbeda dengan Arab kemarin.” Mendengar ketegasan seorang pemimpin negara atas tragedy kemanusiaan tersebut, paling tidak membuat umat muslim bisa berbangga. Bahwa ternyata solidaritas antar negara muslim masih kuat. Seperti halnya kita bisa berbangga atas pernyataan Soekarno tersebut. Pernyataan tegas menolak kejahatan kemanusiaan tersebut menggambarkan keberanian seorang pemimpin negara, dan kewibawaannya di kancah internasional. Dan sejarah membuktikan, bahwa Palestina tidak akan pernah berjuang sendirian. Karena tindakan okupasi yang dilakukan Israel atas tanah Palestina merupakan kejahatan yang nyata. Seluruh negeri dan negara akan selalu bersama bangsa Palestina. Tercatat jelas ungkapan Soekarno di awal tadi di dalam sejarah, dukungan penuh bangsa Indonesia terhadap Palestina. Dan kini, dunia Arab pun telah berubah. Mesir di bawah kepemimpinan Mursi, Turki dikomandoi Erdogan, dan negara-negara lainnya akan terus bersolidaritas untuk Palestina. Kita tunggu saja, sejarah masa depan membuktikan, bahwa yang benar akan menang. Dan segala bentuk perampasan dan penganiayaan terhadap kemanusiaan akan hancur. Mari kita dukung keadilan di atas bumi ini. *diolah dari berbagai sumber 

 Sumber: http://www.dakwatuna.com/2012/11/24360/soekarno-dan-palestina/#ixzz2DDUSsej5

/@cwi

selengkapnya...

Palestina Dalam Perspektif Hukum Internasional

Oleh: Andrian Kamil, S.H. LL.M

Akhir-akhir ini banyak pemberitaan di dunia internasional yang membahas tentang berakhirnya hubungan diplomatik antara Turki dengan Israel. Alasan Turki yang dikemukakan oleh Perdana Menteri Erdogan dikarenakan tindakan Israel yang telah melakukan penyerangan terhadap kapal bantuan kemanusiaan Mavi Marmara milik Turki yang sedang berada di laut bebas perairan internasional. Akibat dari serangan Israel tersebut beberapa warga Turki tewas terbunuh, permasalahannya tidak hanya banyaknya warga yang tewas melainkan tindakan Israel tersebut tidak dapat dibenarkan dalam sudut pandang apapun dalam hukum internasional. Pertama, serangan yang dilakukan oleh Israel di laut bebas menyalahi aturan khususnya hak untuk bebas melakukan pelayaran dan memiliki hak lintas damai sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 90 United Nations Convention on the Law Of The Sea 1982 (Unclos) Konvensi Hukum Laut 1982 : “Every States, whether coastal or land-locked, has the right to sail ships flying its flag on the high seas” Kedua, alasan self-deffense (membela diri) yang digunakan oleh Israel untuk membunuh orang-orang yang berada di dalam kapal tersebut tidak relevan dan tidak masuk akal. Sebenarnya Israel tidak perlu berlebihan karena sudah jelas dalam misi keberangkatannya menuju Gaza adalah untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan sudah dengan jelas diumumkan sebelumnya tidak ada satu pun benda berbahan peledak di dalam kapal mavi marmara. Ketiga, blokade yang dilakukan Israel terhadap warga Gaza Palestina sebenarnya melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), pelanggaran HAM tersebut terlihat dari blokade yang dilakukan oleh Israel mengakibatkan banyak warga Gaza Palestina mengalami gizi buruk dan banyak penyakit, artinya blokade tidak dilakukan dengan cara damai. Blokade adalah upaya sengketa internasional berupa pengepungan suatu wilayah kota atau pelabuhan untuk memutuskan komunikasi dengan dunia luar, walau blokade merupakan tindakan yang diakui oleh hukum internasional akan tetapi tidak dibenarkan jika terjadi krisis gizi buruk dan krisis pangan, apalagi sampai dengan mengakibatkan penderitaan dan menjatuhkan banyak korban yang tidak perlu. Dari beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Israel, maka Pemerintah Turki melalui Perdana Menterinya Erdogan menyatakan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel, (persona non grata) yaitu tindakan hukum yang dikeluarkan oleh negara penerima dalam hal ini Turki tidak mengakui perwakilan dari negara pengirim dalam hal ini Israel dengan alasan tidak disukai atas tindakan-tindakannya ataupun tindakan negaranya (Israel) terhadap apa yang telah dilakukan pada warga negara Turki. Hal inilah penyebab berakhirnya hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut. Persona non grata merupakan tindakan hukum yang sah dan diakui dalam hukum internasional yang tercantum dalam Pasal 9 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, tindakan Turki tersebut dinilai sangat tepat karena sebagai negara yang berdaulat dan memiliki pemerintahan, idealnya sebagai kepala pemerintahan, Erdogan memiliki tanggung jawab moral dan politik terhadap warga negaranya atas tindakan Israel. Sejak banyaknya negara-negara dan berbagai macam organisasi internasional yang mendukung kemerdekaan Palestina, tetapi sampai hari ini tidak sama sekali merubah wajah Palestina. Berbicara mengenai negara, maka langkah awal yang harus kita ketahui bersama adalah syarat tentang pembentukan suatu negara itu sendiri. Selanjutnya untuk dikatakan sebagai negara haruslah memenuhi unsur-unsur tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah adanya wilayah, penduduk dan pemerintahan yang sah. Hal tersebut sesuai dengan isi ketentuan yang ada di dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 : “The state as a person of international law should possess the following qualifications : (a) permanent population, (b) a defined territory, (c) government and (d) capacity to enter into relations with the other states.” Bahkan disebutkan dalam konvensi ini ketentuan tambahan mengenai kemampuan untuk melakukan hubungan (diplomatik dan konsuler) dengan negara-negara lain. Berdasarkan ketentuan Konvensi Montevideo 1933 kita bisa mengambil sedikitnya beberapa kesimpulan hasil analisa sederhana. Pertama, Palestina jelas memiliki populasi penduduk, memiliki luas wilayah dan pemerintahan yang sedang berjalan menggerakkan roda pemerintahannya. Kedua, Palestina juga sudah mampu melakukan hubungan diplomatik dengan beberapa negara dan organisasi internasional di dunia. Ketiga, Palestina jelas sudah memiliki pemerintahan dengan mekanisme yang sebenarnya yaitu melalui mekanisme Pemilihan Umum dimana Partai Hamas yang menjadi pemenangnya, lalu bagaimanakah sebenarnya status Palestina sekarang ini menurut hukum internasional ?. Berbicara pengakuan suatu negara, sebenarnya Indonesia sudah lama mengakui keberadaan negara Palestina. Pertama, Bukti bahwa Indonesia telah mengakui Palestina sebagai negara ditandai dengan adanya kantor perwakilan kedutaan besar Palestina di Jakarta, Indonesia. Kedua, Sejarahnya pada tanggal 16 November 1988, di Alger. Palestine National Council telah memproklamasikan kemerdekaan dan pembentukan negara Palestina, dan keesokan harinya tepat tanggal 17 November 1988 secara resmi memberikan pengakuan terhadap proklamasi tersebut. Pada akhirnya sebagai tindak lanjut dari proklamasi kemerdekaan Palestina tersebut pada tanggal 19 Oktober 1989 Menteri Luar Negeri Palestina Farouk Kaddoumi dan Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas menandatangani Komunike bersama tentang pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Palestina pada tingkat Duta Besar. Selanjutnya masih pada tanggal yang sama Menteri Luar Negeri Palestina meresmikan Kedutaan Besar Palestina di Jakarta, sedangkan Pemerintah Indonesia mengangkat Duta Besarnya di Tunisia untuk di akreditasikan (disamakan) dengan negara Palestina. Permasalahan status Palestina sebagai suatu negara yang merdeka atau belum merdeka sebenarnya lebih kepada aspek politis dari masing-masing negara yang mengakui keberadaannya saja, contoh seperti Kosovo yang telah melakukan tindakan unilateral dengan memproklamirkan kemerdekaannya, namun sampai saat ini tetap saja tidak diakui sebagai negara oleh China dan Rusia, atau bisa kita sama-sama mengambil contoh sederhana lainnya seperti Indonesia yang mengakui Palestina sebagai negara tetapi tidak mengakui Israel sebagai negara. Sehingga permasalahan pengakuan bersifat bilateral (antar negara) bagi mereka yang mengakuinya. Permasalahan yang sedang diupayakan oleh negara-negara di dunia saat ini sebenarnya adalah keikutsertaan Palestina menjadi anggota baru di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), namun anggota tetap dari Dewan Keamanan PBB seperti Amerika sudah pasti akan menggunakan hak veto nya untuk tidak memasukkan dan mengakui Palestina menjadi anggota PBB. Seharusnya niat baik dari Palestina yang ingin menjadi anggota PBB tidak boleh di halang-halangi apalagi ditolak oleh Amerika karena jelas dikatakan melanggar HAM Internasional, setiap orang maupun negara berhak mendapat kesetaraan (equality) tanpa harus melihat perbedaan agama, ras dan latar belakang etnisnya. Pada saat ini, hukum internasional telah mengakui suatu hak, yaitu hak negara untuk menentukan nasibnya sendiri (right to self-determination) sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia (HAM) internasional, Hal tersebut secara tegas telah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) “International Covenant on Civil and Political Rights” (ICCPR) yaitu: “All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development”. Artinya “berdasarkan hak ini semua bangsa (peoples) bebas untuk menentukan status politik dan mengejar pembangunan ekonomi, sosial dan budayanya” Namun, dalam konteks hukum internasional kemerdekaan sebagai wujud dari hak untuk menentukan nasib sendiri “right to self-determination” (dalam bidang ekonomi, politik, dsb) dalam hal ini sangat jelas dimaksudkan untuk membebaskan Palestina dari segala macam bentuk penjajahan dan dominasi otoriter Israel. Hukum internasional tidaklah sama dengan hukum nasional, penegakan hukum internasional dinilai sangat lemah. Maka dari itu kebanyakan para pakar hukum internasional menganggap hukum internasional bersifat primitif karena sangat bergantung kepada siapa yang melakukan penegakan hukum tersebut. Bila hukum tersebut ditegakkan oleh negara yang memiliki kekuatan ekonomi dan militer seperti Amerika maka hasilnya akan efektif, sebaliknya jika hukum internasional ditegakkan oleh negara yang biasa-biasa saja maka akan sulit terciptanya keadilan di dunia internasional terlebih untuk masalah penegakan hukum Hak Asasi Manusia Internasional.

 Sumber: http://www.dakwatuna.com/2011/09/14843/palestina-dalam-perspektif-hukum-internasional/#ixzz2DDREEMjr

/@cwi

selengkapnya...

Pertanyaan Kepada Para Pendukung Israel

Oleh: Abdullah Mujaddidi

Mohon maaf, jika ada di antara para pembaca yang mendukung Israel, saya hanya ingin bertanya, apa yang Israel takutkan dari sekumpulan anak kecil yang memegang batu, sedangkan tentara Israel bergerak dengan persenjataan lengkap dan kendaraan perang baja? Ketakutan Israel dengan strategi Intifadhah para pejuang Palestina hanya memperlemah wibawa kalian Israel sebagai bangsa dengan anggaran militer terbesar di Timur Tengah. Sementara yang Israel lawan adalah mayoritas anak kecil, remaja, dan wanita. Di mana wibawa Israel ketika pasukan Izzudin Al Qassam mempertahankan dirinya dari serangan brutal Israel terhadap Palestina dan meluncurkan roket sampai ke Tel Aviv sementara tentara Israel lari bersembunyi dari roket rakitan? Israel berpikir bahwa membunuh Komandan Militer HAMAS, Asy-Syahid Ahmad Al-Jabbari akan memperlemah barisan jihad Izzudin Al Qassam sebagai sayap militer HAMAS. Israel mengira bahwa tangisan seorang ibu yang kehilangan anaknya akan memperlemah mental mereka untuk terus berjuang membebaskan bumi Palestina. Dengan tegas penduduk Gaza menyatakan bahwa mereka siap bertempur sampai titik darah penghabisan, karena pilihan mereka hanyalah hidup mulia atau mati sebagai syuhada. Lalu di mana sikap para pemikir yang menyandarkan ilmunya pada Barat, yang memperjuangkan teori Hak Asasi Manusia sebagai dasar dalam bersikap terhadap sesama? Di mana pemimpin mereka yang mendukung akan adanya kebebasan bersuara sementara tangisan para ibu di Gaza kalian sumpal dengan bom dan martir? Ketahuilah, bahwasanya lambat laun kebenaran akan muncul ke permukaan. Karena sejatinya nilai dari kebenaran adalah absolut, dan kelemahan berpikir antar manusia yang membuat kebenaran tampak relatif. Akuilah, apa yang sebenarnya Israel takutkan bukan batu-batu yang dilemparkan oleh anak-anak kecil di Gaza, juga bukan karena roket rakitan para pejuang HAMAS. Yang mereka takutkan adalah bala tentara yang diturunkan Allah SWT untuk membantu para pejuang Palestina dalam mencapai syahidnya. Secara tidak langsung, Israel mengakui adanya kekuatan Yang Maha Dahsyat dalam menjaga Palestina, dan itu bukan manusia, tetapi Allah SWT yang menjadi Tuhan umat Islam. Sumber: http://www.dakwatuna.com/2012/11/24365/pertanyaan-kepada-para-pendukung-israel/#ixzz2DDPZuE1V

/@cwi

selengkapnya...